Category: Uncategorized

Model of Empowerment of Slum Community as an Effort for Sustainable Urban Poverty Alleviation

ABSTRACT

Model of Empowerment of Slum Community as an Effort for Sustainable Urban Poverty Alleviation

Winny Astuti dan Ana Hardiana

Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) LPPM UNS

winnyast@yahoo.com

Millenium Development Goals (MDGs) Indonesia has targeted for poverty alleviation and hunger as the first goal. This is due to high poverty line in Indonesia, which has been reached by 17. 4% in 2003. In fact, most of urban poor live in slum area, which was in the year of 2000, has been spread off in about 10.000 spot occupying 47,500 hectares area in the whole Indonesia.

Constrains in poverty alleviation strategy is usually rely on the difficulty in escaping from the poverty line, because the community institution has no access for social inclusion, empowerment and security. Therefore, this needs models for empowerment of slum community as an effort for sustainable urban poverty alleviation.

This research has two objectives. Firstly, to inquire the model concept for empowerment of slum community as an effort for sustainable urban poverty alleviation (PMPKB), and secondly, to implement the model concept of PMPKB. Whereas, methods used in this research was Participatory Action Research , where placed the researcher as well as the respondent as the “subject”, by involving stakeholder of slums area intensively

Results of the research show that the model concept of PMPKB has been used as a tool/ instrument for housing-based community empowerment and poverty alleviation in the village level. The model concept of PMPKB was started by defining the poverty, participatory problems and need analysis; finding the potency for solving the problems and integrating with the planning in the city, province as well as Nasional level. By integrating the program developed by the community and getting access for solution in the city, province as well as national level. this process becomes the strategy for the real poverty alleviation. This model concept can be replicated in other areas according to the slums characteristics.

Key words : poverty alleviation, slums community, Participatory, urban

WORKSHOP RPJMD KARANGANYAR

Karanganyar

karanganyar

Dissemination Workshop of Local Planning and Budgeting Consultation Clinic Guideline

Dissemination  Workshop of Local Planning and Budgeting Consultation Clinic Guideline
diseminasi-novotel

DOKUMENTASI KEGIATAN PIPW LPPM UNS

Klinik RPJM Desa Kabupaten Boyolali

boyolali

KERJASAMA PIPW LPPM UNS DENGAN BADIKLAT JAWA TENGAH

KERJASAMA PIPW LPPM UNS DENGAN BADIKLAT JAWA TENGAH

BADIKLAT JATENG, Semarang , 11 Nopember 2009

Dalam rangka menjaga sustainabilitas program Dukungan terhadap Pemerintah Daerah melalui program LGSP, maka PIPW LPPM UNS merintis kerjasama dengan BADIKLAT JAWA TENGAH untuk memberikan pelatihan di bidang Perencanaan penganggaran Partisipatif. Kegiatan Audiensi ke BADIKLAT JAWA TENGAH diinisiasi oleh ibu Dr Lilin Budiati dari BADIKLAT; PIPW LPPM UNS (Ir Winny Astuti, M,Sc, phD )dan FKM UNDIP (Dr Sutopo). Kagiatan dilaksanakan pada tanggal 11 nopember 2009 di BADIKLAT JATENG dihadiri oleh pejabat BADIKLAT dan WIDYASWARA   (staff pengajar BADIKLAT). Susunan acara adalah sbb:

1. Pengantar dan sambutan dari kepala BADIKLAT JATENG

2. Presentasi tentang layanan PIPW LPPM UNS khusunya tentang Bintek Penyusunan Renstra SKPD

3. Presentasi dari FKM (Fakultas Kesehatan Masyarakat) UNDIP tentang layananplayanan FKM khusunya tentang pendampingan penyusunan Renstra Kesehatan

Hasil kegiatan adalah:

- Disepakatinya kerjasama kegiatan untuk tahun 2010 antara BADIKLAT JAWA TENGAH dg PIPW LPPM UNS dan FKM UNDIP

- Tindak lanjut kegiatan akan diatur secara lebih rinci

“Pelatihan Kader Pendamping Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Daerah”

KADERISASI PIPW

Mesen, 7 juli 2009

Dalam rangka meningkatkan kapasitas peer group PIPW di bidang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif, maka pada tanggal 7 juli 2009 lalu di PIPW Mesen dilakukan Kegiatan Kaderisasi PIPW. Hal ini dilatar belakangi oleh perkembangan paradigm otonomi daerah dimana daerah dituntut mempunyai kapasias perencanaan secara partisipatif. Disamping itu semakin meningkatnya permintaan layanan ke PIPW terkait dengan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran seperti penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD , RKA-KUA PPAS, dan lain-lain.

Tujuan kegiatan adalah :

1. Meningkatkan kapasitas perencanaan dan Penganggaran Partisipatif di kalangan peer group PIPW

2. Sebagai penyiapan SDM PIPW di dalam pelayanan perencanaan dan penganggaran partisipatif kepada daerah-daerah binaan

Materi yang disampaikan di dalam kegiatan kaderisasi adalah:

1. REGULASI DAN KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN oleh Drs. Mulyanto, ME

2. ASPEK KEUANGAN DAERAH DAN PAGU INDIKATIF oleh Drs Mulyanto, ME

3. Komponen dalam dokumen perencanaan dan penganggaran oleh Ir. Winny Astuti, M.Sc, PhD

4. MUSRENBANG PEMERINTAH DAERAH oleh Murtanti, ST, MT

5. PERAN, SIKAP DAN KETRAMPILAN FASILITATOR oleh Lukman hakim, SE, MSi

6. Indikator Kinerja- Menterjemahkan cita-cita daerah dakam gambaran yang Terukur oleh Rutiana Dwi W, S.Sos, M.Si

Kegiatan KAderisasi diikuti oleh Peer Group PIPW sejumlah 15 orang. Diharapkan ke depan peer group yang sudah tersertifikasi perencanaan penganggaran partisipatif, akan siap diterjunkan untuk magang maupun fasilitasi di Daerah binaan.

e2809cpelatihan-kader-pendamping-penyusunan-perencanaan-dan-penganggaran-daerahe2809d

BINTEK PENYUSUNAN DOKUMEN RENSTRA SKPD KABUPATEN MAGELANG AULA BAPPEDA KOTA MAGELANG, 25-26 NOPEMBER 2009

Kegiatan Bimbingan Teknis penyusunan dokumen Renstra SKPD Kabupaten Megelang merupakan kegiatan kerjasama antara Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) LPPM UNS dengan Bappeda Kota Mag

elang. Kegiatan ini merupakan bagian dari “Sosialisasi/Orientasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah” yang dilatarbelakangi oleh amanat UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta amanat yang tercantum dalam PP no 8/2008 tentang Tahapan, Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evalausi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah di mana Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJP, RPJM dan RKPD serta Renstra SKPD sebagai masukan bagi draft rancangan awal RPJMD.

Mengingat di Kota Magelang akan dilaksanakan PILKADA pada tahun 2010 sehingga perlu persiapan penyusunan dokumen RPJMD th 2011-2015, sehingga seluruh SKPD dilingkungan Kota Magelang perlu mempersiapkan diri untuk menyusun Renstra SKPD sebagai dokumen wajib SKPD untuk member arah perencaan dan pengukuran kinerja SKPD dalam kurun waktu 5 th ke depan masa pemerintahan Walikota.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan bintek dan sosialisasi sistem perencanaan pembangunan daerah ini adalah:
1. Untuk meningkatkan pemahaman SKPD tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan
2. Untuk menuangkan komitmen dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah antara pemerintah Kota Magelang , SKPD dan masyarakat (DPRD) di Kota Magelang

3. Untuk memberikan fasilitasi dan pendampingan dan peningkatan kemampuan teknis SKPD di dalam penyusunan dokumen Renstra SKPD

Bintek Renstra SKPD diikuti oleh 46 SKPD yang ada di Kota Magelang yang masing-masing diwakili 2 orang terdiri dari: Kelurahan, Kecamatan, SKPD dan DPRD. Sedangkan nara sumber/tim fasilitator dari PIPW LPPM UNS yang terlibat dalaam kegiatan ini adalah: Ir Winny Astuti, M,Sc, Ph.D (Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota/planologi) dan Rutiana, DW, S.Sos, M.Si (Bidang Administrasi Negara dan Kebijakan Publik).

Oleh karena target dari kegiatan ini adalah bahwa setelah mengikuti bintek ini maka SKPD bisa membuat renstra SKPD sesuai kaidah yang benar, maka kegiatan ini banyak diisi oleh latihan praktis dan simulasi-simulasi.

BINTEK PENYUSUNAN DOKUMEN RENSTRA SKPD KOTA MAGELANG AULA BAPPEDA KOTA MAGELANG, 25-26 NOPEMBER 2009

Bimbingan Teknis Pemerintah Daerah

Training Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
Ungaran, 1-2 April 2009

Penyusunan Renja SKPD merupakan hilir dari sistem perancanaan jangka menengah dan menjadi landas pacu untuk perencanaan tahunan berikutnya. Bagaimana Proses menyusun Renja SKPD? Bagaimana Produk Renja SKPD yang dapat berfungsi optimal sebagai dokumen perencanaan; yang memberi arah pelaksanaan pembangunan? Bagaimana merancang indikator kinerja kunci SKPD yang perlu dituangkan dalam dokumen Renja?
Semua pertanyaan tersebut menjadi inti dari pelatihan yang diadakan oleh Bappeda Kabupaten Semarang bpada tanggal 1-2 April 2009 bekerjasama dnegan LGSP (Local Government Support Program)- USAID dengan nara sumber dari Pusat Informasi Pembangunan Wilayah (PIPW) LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta, yaitu Rutiana D. Wahyuningsih, S.Sos, M.Si dan Drs. Mulyanto, ME.

Tujuan bimbingan teknis Renja SKPD ini adalah :
1) Memberikan pemahaman dokumen Renja sesuai dengan dasar regulasi yang berlaku.
2) Memberikan landasan yang kuat bagi Peraturan Kepala SKPD dalam menetapkan Renja SKPD.

Keluaran yang diharapkan dari bimbingan teknis ini adalah kesepakatan tentang masukan bagi penyempurnaan substansi Renja SKPD yang meliputi evaluasi terhadap :
1) Pemahaman peserta terhadap aspek-aspek utama Renja SKPD
2) Peserta dapat mempraktekkan pengisian form-form utama Renja SKPD

Dengan bimbingan teknis tersebut hasil yang diharapkan antara lain :
1) Tersusunnya rancangan dokumen Renja SKPD yang memenuhi regulasi baru.
2) Meningkatnya peran serta stakeholder lainnya sebagai bagian dari proses partisipasi

Materi yang diberikan pada bimbingan teknis ini meliputi :
1) Regulasi dan konsep Renja SKPD, Sumber pendanaan dan pagu anggaran.
2) Pemahaman SPM, Integrasi SPM dalam Renja SKPD.
3) Penyusunan Indikator Kinerja dalam Renja SKPD, Gambaran implementasi Renja SKPD dalam penyusunan RKA SKPD

Bimbingan teknis Renja SKPD ini akan diikuti oleh 100 peserta dari Bappeda dan SKPD di Kab.Semarang, baik dari unsur dinas, badan, RSUD, kantor, maupun kecamatan dan kelurahan

Pelatihan ini adalah salah satu dari bentuk layanan yang disediakan oleh PIPW (Pusat Informasi Pembangunan Wilayah) LPPM Universitas Sebelas Maret. Informasi tentang produk layanan lain dan ketersediaan narasumber lebih lanjut dapat dilacak pada http://pipw.lppm.uns.ac.id. (penulis: Rutiana)

PIPW LPPM UNS

PIPW

Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah

cover

Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah

pusat informasi dan pembangunan wilayah