Profile

cover

Dengan ditetapkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; tuntutan terhadap penyelesaian berbagai permasalahan pembangunan di daerah semakin besar. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan juga kebutuhan pembangunan daerah, maka kebijakan otonomi daerah (power sharing) dan kebijakan desentralisasi keuangan (fiscal decentralization) menjadi agenda yang utama di berbagai daerah, khususnya di tingkat pemerintahan kabupaten dan kota. Paradigma baru pembangunan daerah sebagai konsekuensi atas implementasi dari kedua undang-undang tersebut, menuntut diciptakannya sistem dan mekanisme baru di dalam pembangunan daerah baik dalam skala makro maupun skala mikro (sektoral).

Selama ini, keberhasilan pembangunan di Indonesia pada umumnya dan pembangunan di daerah pada khususnya; tidak jarang menggunakan indikasi adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Besaran-besaran PDB (Produk Domestik Bruto) atau PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) disertai dengan perkembangan investasi yang berhasil dihimpun, sering menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan. Sementara tingkat kesenjangan sosial ekonomi justru cenderung semakin meningkat, sehingga tidak jarang melahirkan lebih banyak lagi permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat.

Di kawasan perkotaan, perdesaan maupun regional semakin dituntut adanya kerjasama dan koordinasi; baik di dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun di dalam evaluasi atas hasil-hasil pelaksanaan pembangunan. Dengan semakin berkembangnya sifat keberagaman masyarakat yang disertai dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, maka tata kepemerintahan yang baik (good governance) tidak lagi hanya dapat mengandalkan pola hubungan yang bersifat hierarkhis namun harus lebih bersifat kemitraan antar berbagai pelaku pembangunan (stakeholders). Dalam kondisi yang demikian, Pemerintah Daerah (Pemda) berperan sebagai fasilitator dan katalisator bagi masyarakat dalam mengembangkan potensinya untuk mencapai kebijakan yang telah ditetapkan. Paradigma ‘Pembangunan Daerah’ berubah menjadi paradigma ‘Daerah Membangun’ dengan pola kebijakan yang bergerak dari ‘top- down‘ dengan pemerintah sebagai penentu kebijakan; menjadi pola ‘bottom-up‘ yang mengharuskan peran aktif dari setiap elemen masyarakat.

Berdasar pada kondisi tersebut di atas, Perguruan Tinggi yang merupakan bagian dari unsur masyarakat, melalui peran sertanya dalam menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Keberadaan Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret diharapkan mampu mengaktualisasikan konsep-konsep yang bersifat ilmiah ke dalam kehidupan bermasyarakat melalui implementasi dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: Dharma Pendidikan dan Pengajaran, Dharma Penelitian dan Dharma Pengabdian kepada Masyarakat. Dengan kata lain semakin dekat dharma perguruan tinggi dengan kehidupan di masyarakat, diharapkan akan semakin memperkokoh keberadaan institusi perguruan tinggi, dalam ikut serta memecahkan persoalan-persolan yang terjadi di masyarakat.

Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret sebagai bagian dari instutisi akademik, dituntut untuk selalu mengembangkan sikap akademiknya dalam mengatasi berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, khususnya untuk membantu pemerintah di dalam menyelesaikan dan mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul terkait dengan pelaksanaan Program Otonomi Daerah yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2001. Oleh karenanya, Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta, akan selalu konsisten dengan upaya peningkatan dan pengembangan dunia akademisi dan kemasyarakatan.

Visi

Terwujudnya Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) sebagai institusi rujukan layanan pengkajian dan informasi bagi pembangunan wilayah berkelanjutan.

Misi

  • Mewujudkan pusat layanan informasi dan kajian ilmiah di bidang pembangunan wilayah.
  • Meningkatkan kualitas pembangunan perkotaan dan wilayah.
  • Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya lokal dan regional dalam mendukung pembangunan yang bertumpu pada kekuatan dan identitas dan kearifan lokal dalam konteks pembangunan nasional dan global.
  • Mendorong secara aktif pengembangan demokrasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kebijak an publik dan pembangunan partisipatif.
  • Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar daerah (KAD) agar tercipta pembangunan yang dinergis dan mampu mengurangi konflik kepentingan antar Daerah dan meminimalkan dampak negatif dari proses pembangunan daerah.

Tujuan

  • Melayani kebutuhan informasi perkotaan dan wilayah untuk penyusunan dokumen kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.
  • Mewujutkan visi pembangunan dalam skala regional sebagai bagian dari ketahanan ekonomi dan sosial menuju peningkatan kapasitas lokal dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
  • Mewujudkan pembangunan kota dan wilayah yang bertumpu pada identitas dan kearifan lokal
  • Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar daerah agar tercipta pembangunan yang sinergis dan mampu mengurangi konflik kepentingan antar daerah dan meminimalkan dampak negatif dari proses pembangunan daerah.
  • Meningkatkan capacity building bagi terciptanya tata kepemerintahan yang baik (good governance).
  • Memfasilitasi terjalinnya interaksi sinergis antara segenap stakeholders dalam kerjasama kemitraan dalam upaya pemberdayaan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya daerah dan wilayah.

Strategi Pengembangan

  1. Membangun struktur dan tata kerja organisasi yang ekonomis, efisien dan efektif secara berkesinambungan di lingkungan internal PIPW-LPPM UNS.
  2. Memberi pelayanan peningkatan kualitas kinerja aparat pemerintahan daerah dalam mengoptimalkan pelayanan publik dan peningkatan kapasitas (capacity building) bagi pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif), media massa dan masyarakat.
  3. Mengembangkan kegiatan-kegiatan dalam bentuk pengkayaan dan pengkajian pembangunan wilayah yang multidisipliner, terpadu, sistematis dan akuntabel serta berkelanjutan.
  4. Mengembangkan metodologi perencanaan dalam mewujudkan pembangunan wilayah secara terpadu, sitematis, akuntabel dan berkelanjutan.
  5. Mengembangkan Sistem Informasi di bidang pembangunan wilayah untuk mewujudkan sistem pembangunan wilayah yang akuntabel, aksesibel, transparan dan berkelanjutan menuju terbentuknya tata kepemerintahan yang baik (good governance).
  6. Mendorong terwujudnya kerjasama antar wilayah, terutama di wilayah sasaran yaitu kawasan SUBOSUKA WONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten), GELANGMANTEN (Magelang, Sleman dan Klaten), serta PAWONSARI (Pacitan, Wonogiri dan Wonosari).
  7. Membanguan jejaring (networking) antara PIPW dengan pihak-pihak terkait dalam pembangunan wilayah, baik di kalangan Pemerintah, Depkeu, Depdagri, Akademisi, Media Massa, Masyarakat, dan sebagainya.

Sasaran Pengguna dan Mitra

  1. Pemerintah Daerah.
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  3. Dunia Usaha.
  4. Perusahaan Pengembang/Konsultan.
  5. Organisasi Kemasyarakatan/Sosial Politik.
  6. Badan Pertanahan Nasional
  7. Badan Pusat Statistik
  8. Kecamatan dan Kelurahan

Produk Layanan

  1. Penyedia informasi pembangunan Wilayah baik dalam bentuk jurnal “Region”, perpustakaan, website
  2. PDPP (Program Dasar Pembangunan Partisipatif).
  3. Service provider Local Governance Support Program (LGSP) bidang Planning and Budgetting daerah Jawa Tengah
  4. Penelitian dan Kajian terkait Pembangunan Wilayah, perumahan permukiman; kemiskinan berdasarkan nilai-nilai sustainable development.
  5. Fasilitator kerjasama kemitraan dalam pembangunan daerah.
  6. Pendampingan/advokasi dalam pemberdayaan dan pengembangan demokratisasi masyarakat.
  7. Konsultasi dalam pengembangan dan tata ruang wilayah.
  8. Pembuatan dokumen perencanaan pembangunan daerah partisipatif.
  9. Diseminasi dan seminar di bidang pembangunan wilayah dan pembangunan partisipatif

profil-power-point-coverprofil-power-point-cover-2profil-power-point-01profil-power-point-02profil-power-point-03profil-power-point-04profil-power-point-05profil-power-point-06profil-power-point-07profil-power-point-09profil-power-point-10profil-power-point-11profil-power-point-12profil-power-point-14

Kami Mendengarkan Anda