ROAD MAP PIPW

ROADMAP

PUSAT INFORMASI DAN PEMBANGUNAN WILAYAH (PIPW)

I. VISI :

Terwujudnya Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) sebagai institusi rujukan layanan pengkajian dan informasi bagi pembangunan wilayah berkelanjutan.

II. MISI:

  • Mewujudkan pusat layanan informasi dan kajian ilmiah di bidang pembangunan wilayah.
  • Meningkatkan kualitas pembangunan perkotaan DAN WILAYAH
  • Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya lokal dan regional dalam mendukung pembangunan yang bertumpu pada kekuatan dan identitas DAN KEARIFAN LOKAL) dalam konteks pembangunan nasional dan global.
  • Mendorong secara aktif pengembangan demokrasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kebijakan publik dan pembangunan partisipatif.
  • Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar daerah (KAD) agar tercipta pembangunan yang dinergis dan mampu mengurangi konflik kepentingan antar Daerah dan meminimalkan dampak negatif dari proses pembangunan daerah

Tujuan

1.1. Melayani kebutuhan informasi perkotaan dan wilayah untuk penyusunan dokumen kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

2.1. Mewujutkan visi pembangunan dalam skala regional sebagai bagian dari ketahanan ekonomi dan sosial menuju peningkatan kapasitas lokal dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

3.1. Mewujudkan pembangunan kota dan wilayah yang bertumpu pada identitas dan kearifan lokal

3.2. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar daerah agar tercipta pembangunan yang sinergis dan mampu mengurangi konflik kepentingan antar daerah dan meminimalkan dampak negatif dari proses pembangunan daerah.

4.1. meningkatkan CAPACITY BUILDING BAGI terciptanya tata kepemerintahan yang baik (good governance).

4.2.Memfasilitasi terjalinnya interaksi sinergis antara segenap stakeholders dalam kerjasama kemitraan dalam upaya pemberdayaan, pemanfaatan dan pengembangan s

sumber daya daerah dan wilayah.

III. ARAH PENGEMBANGAN:

  • Memberi pelayanan peningkatan kinerja aparat pemerintahan daerah dalam mengoptimalkan pelayanan publik dan peningkatan kapasitas (capacity building) bagi Pemerintahan Daerah (eksekutif dan legislatif), Media Massa dan Masyarakat.
  • Mengembangkan pengayaan, penyusunan modul, pengkajian dan metodologi perencanaan pembangunan wilayah yang multidisipliner, terpadu, sistematis dan akuntabel serta berkelanjutan. .
  • Mengembangkan penelitian, kajian dan methodologi di bidang perumahan dan permukiman yang berkelanjutan
  • Mengembangkan Sistem Informasi di bidang pembangunan wilayah untuk mewujudkan sistem pembangunan wilayah yang akuntabel, aksesibel, transparan dan berkelanjutan menuju terbentuknya tata kepemerintahan yang baik (good governance).
  • Mendorong terwujudnya kerjasama antar wilayah, terutama di wilayah sasaran yaitu kawasan SUBOSUKA WONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten), GELANGMANTEN (Magelang, Sleman dan Klaten), serta PAWONSARI (Pacitan, Wonogiri dan Wonosari).
  • Membangun jejaring (networking) antara PIPW dengan pihak-pihak terkait dalam pembangunan wilayah, baik di kalangan Pemerintah, Depkeu, Depdagri, Akademisi, Media Massa, Masyarakat, NGS, CSO dan sebagaiya.

IV. ANALISIS SWOT PIPW

Kekuatan yang dimiliki

  1. Anggota PIPW memiliki latar belakang multi disiplin ilmu; seperti Perencanaan Wilayah dan Kota, Ekonomi, Sosiologi, Administrasi Negara, Komunikasi Massa, Hukum
  2. Kapasitas dan kompetensi yang dimiliki Anggota PIPW di bidang pembangunan wilayah (termasuk permukiman) dan perencanaan partisipatif., diantaranya tersertifikati oleh lembaga yang kompeten; antara lain PERFORM-RTI (Research Triangle International); LGSP (Local Government Support Program).
    1. Pemerintah kabupaten/kota yang pernah bekerja sama dengan PIPW yaitu kota Surakarta, kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, dan kabupaten Boyolali.
    2. Kementerian Negara Perumahan Rakyat (2006) untuk kegiatan : (1) penyelenggaraan Seminar Nasinal, (2) kajian hasil penelitian bidang perumahan dan pemukiman, (3) dan penyusunan modul pendampingan fasilitasi upaya pengembangan perumahan swadaya.
    3. Lembaga non pemerintah yang pernah bekerja sama dengan PIPW antara lain: (1) UNDP melalui kegiatan CDS (City Development Strategy) dan BUILD (Breakthrough Urban Initiative Local Development)tahun 2002 - 2003; (2) RTI (Research Triangle International) - PERFORM yang didanai oleh USAID dalam kegiatan pendampingan PDPP (Program Dasar Pembangunan Partisipatif) tahun 2004 - 2005. (3) RTI (Research Triangle International) - LGSP (Local Government Support Program) yang didanai oleh USAID dalam kegiatan pendampingan prakarsa kepemerintahan yang baik (Good Local Practice Government) di bidang perencanaan, penganggaran, dan pengembangan ekonomi lokal tahun 2006 - 2009.
  3. PIPW mempunyai jurnal ilmiah “Region” yang terbit 2 kali per tahun sebagai wahana diseminasi informasi tentang perencanaan dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan partisipatif.

Kelemahan yang dimiliki PIPW:

  1. Pengalaman yang cukup banyak di dalam melakukan asistensi teknis di bidang perencanaan dan penganggaran daerah, belum diimbangi dengan penegmbangan penelitian tematik yang terkait dengan pembangunan wilayah berkelanjutan dan perencanaan partisipatif.
  2. Belum maksimalnya upaya dokumentasi informasi secara terstruktur di dalam penyebarluaan informasi best practice, best lessoned, dan hasil kajian sehingga kurang dapat bermanfaat pada praktik penyelenggara perencanaan dan pengendalian pembangunan wilayah pada tataran yang lebih luas.
  3. Keterbatasan sarana dan prasarana , sumber dana dan SDM pendukung di PIPW jika dikaitkan dengan jenis pelayanan yang harus dilakukan.

Peluang yang dimiliki PIPW:

  1. Masih belum siapnya mitra layanan PIPW (Daerah) di dalam melaksanakan otonomi daerah terutama di dalam menterjemahkan dan mengimplementasikan regulasi-regulasi perencanaan penganggaran sehingga masih dibutuhkan pendampingan dan konsultasi.
  2. Semakin digulirkannya perencanaan partisipatif bagi perencanaan pembangunan daerah
  3. Peluang pengembangan kebijakan publik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat menuju terbentuknya tata Pemerintahan yang baik
  4. Millenium Development Goals

Tantangan yang dihadapi PIPW:

  1. Kurangnya pemahaman daerah tentang arti pentingnya pembangunan berkelanjutan dan perencanaan partisipatif
  2. Banyaknya kembaga konsultas yang bergerak di bidang perencanaan Daerah dan pembangunan partisipatif sehingga Daerah sendiri kebingungan di dalam menentukan pilihan dan model yang harus diikuti disamping menjadi tantangan bagi PIPW untuk semakin menajamkan keunggulan kompetitifnya, sekaligus mencari brandmarknya
  3. Era komunikasi satelit merupakan tantangan sekaligus peluang bagi PIPW untuk memanfaatkankannya sebagai media komunikasi, infomasi, edukasi, dan sinergi dengan pihak layanan (customer dan citizen). .

V. STRATEGI

Berdasar identifikasi kekuatan , kelemahan, peluang, dan tantangan yang dimiliki PIPW tersebut diatas, dengan mempertimbangan aspek time boundaries, maka PIPW memilih strategi SW (Strength-Weakness), yaitu memanfaatkan kekuatan yang dimiliki PIPW untuk mengatasi kelemahan yang perlu diatasi. Beranjak dari strategi SW ini, maka hal strategis yang akan dilakukan PIPW adalah:

  • Penguatan struktur dan tata kerja organisasi yang ekonomis, efisien dan efektif secara berkesinambungan di lingkungan internal PIPW-LPPM UNS
  • Peningkatan layanan di dalam kerangka peningkatan kinerja aparat pemerintahan daerah dalam mengoptimalkan pelayanan publik dan peningkatan kapasitas (capacity building) bagi Pemerintahan Daerah (eksekutif dan legislatif), Media Massa dan Masyarakat.
  • Pengembangan pengayaan, penyusunan modul dan pengkajian dan metodologi perencanaan pembangunan wilayah yang multidisipliner, terpadu, sistematis dan akuntabel serta berkelanjutan.
  • Pengembangan metodologi perencanaan terkait dengan Pembangunan Wilayah, perumahan permukiman dan perencanaan partisipatif
  • Pengembangan Sistem Informasi di bidang pembangunan wilayah untuk mewujudkan sistem pembangunan wilayah yang akuntabel, aksesibel, transparan dan berkelanjutan menuju terbentuknya good governance.
  • Pengembangan terwujudnya kerjasama antar wilayah, terutama di wilayah sasaran yaitu kawasan SUBOSUKA WONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten), GELANGMANTEN (Magelang, Sleman dan Klaten), serta PAWONSARI (Pacitan , Wonogiri dan Wonosari)
  • Peningkatan kualitas dan kuantitas networking antara PIPW dengan pihak-pihak terkait dalam pembangunan wilayah, baik di kalangan Pemerintah, Depkeu, Depdagri, Akademisi, Media Massa, Masyarakat, NGS, CSO dan sebagaiya.

VII. RUANG LINGKUP (SCOPE OF KNOWLEDGE -TECHNOLOGY-ART DEVELOPMENT) PENGEMBANGAN PIPW

  1. Perencanaan pembangunan berkelanjutan (ekonomi, social, ekologi) berbasis partisipatif
  2. Penganggaran pembangunan berkelanjutan berbasis partisipatif
  3. Metodologi Partisipasi dan aplikasinya
  4. Kajian kemiskinan
  5. Kajian Kerjasama antar daerah
  6. Kajian otonomi daerah
  7. Kajian perumahan, pemukiman,dan lingkungannya.
  8. Pengembangan demokrasi dan kebijakan pubblik
  9. Pengembangan ekonomi lokal

Isu-isu yang merefleksikan potensi masalah terkait dengan pembangunan berkelanjutan

VII. PERKEMBANGAN PASAR (MARKET TREND)

  1. Penguatan Otonomi Daerah di dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kerangka regulasi terkait perencanaan penganggaran, kebijakan publik dan pembangunan wilyah masih dirasakan perlu kerjasama dengan perguruan tinggi dalam bentuk penguatan kapasitas daerah
  2. Meningkatnya kemiskinan baik di wilayah, perkotaan maupun pedesaan
  3. Konflik Antar Daerah
  4. Target pembangunan millenium (MDG’S) mengamanatkan penanganan isu kemiskinan, pemukiman kumuh, kesehatan lingkungan, berdasar nilai-nilai sustainable development.

VIII. PERMASALAHAN (PROBLEMS)

  1. Kemiskinan
  2. lingkungan kumuh dan kerusakan lingkungan
  3. perencanaan program pembangunan yang kurang berpihak pada peningkatan pelayanan publik dan penyediaan kebutuhan publik
  4. Perencanaan Lingkungan Berkelanjutan
  5. Ruang partisipasi masyarakat yang masih rendah dari segi kualitas proses, hasil, dan manfaat perencanaan pembangunan daerah

IX. PRODUK LAYANAN

1.        Penyedia Informasi Pembangunan Wilayah baik dalam bentuk jurnal “region”, perpustakaan, website

2.        Fasilitator (pendamping) kerjasama kemitraan dalam pembangunan daerah

3.        Pendampingan/ advocacy dalam pemberdayaan dan pengembangan demokratisasi masyarakat

4.        Penelitian dan Kajian terkait Pembangunan Wilayah, Perumahan Permukiman, Kemiskinan berdasarkan nilai-nilai sustainable development.

5.        Diseminasi dan seminar di bidang Pembangunan Wilayah Berkelanjutan dan Perencanaan Partisipatif

6.        Pelatihan di bidang Perencanaan dan penganggaran Partisipatif

7.        Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah partisipatif

XI. SASARAN LAYANAN

Wilayah SUBOSUKOWONOSRATEN (pemkab/kot, DPRD, NGS, Masyarakat) dan Jawa Tengah pada umumnya. Serta masukan kebijakan dan kelembagaan berskala Nasional. Kerjasama Tripatriat berskala Internasional.

XII. CAPAIAN YANG TELAH DILAKUKAN (KONDISI EKSISTING)

  1. identifikasi isu kajian pembangunan wilayah berkelanjutan (2007 - 2008)
  2. identifikasi isu strategis subosukowonosraten melalui dokumen perencanaan jangka menengahnya (2006 - 2008)
  3. Pendampingan teknis dan training penyusununan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, misalnya: Renstra, Renja, KUA PPAS, RKPD (2006 sampai sekarang)
  4. Publikasi dan distribusi Jurnal Region kepada pemerintah daerah (2006- sekarang)
  5. Melakukan penelitian dari dana Dikti; penelitian tentang Pembangunan Desa dan Potensi Desa (2008)
  6. Sedang menyusun Modul Klinik Penyusunan Rencana Strategis dan Renja Kerja SKPD (2008)

Kami Mendengarkan Anda