“SISTEM PERINGATAN DINI KETAHANAN PANGAN DAERAH: PENATALAKSANAAN DAN PELIBATAN SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN”

FGD  DALAM RANGKA PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

“SISTEM PERINGATAN DINI KETAHANAN PANGAN DAERAH: PENATALAKSANAAN DAN PELIBATAN SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN”

Lukman Hakim, SE, M.Si, PhD; Mulyanto. Drs, ME; Yosafat Trinugroho, S.Sos, M.Si

Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) LPPM UNS 2012

Dalam rangka penggalian data untuk Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi atas nama Lukman Hakim, SE, M.Si, Ph.D dkk dengan judul “SISTEM PERINGATAN DINI KETAHANAN PANGAN DAERAH: PENATALAKSANAAN DAN PELIBATAN SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN”, maka Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) LPPM UNS mengadakan Focused Group Discussion (FGD) pada:

Hari              :  Selasa, 17 Juli 2012

Waktu          :  08.30 sd 13.00

Tempat       :  Ruang Sidang I Fakultas Ekonomi UNS

Focused Group Discussion (FGD dilatarbelakangi oleh keadaan bahwa pada 2012, Kota Solo mendapatkan penghargaan dari Pemerintah sebagai kota dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik bersama dengan Kota Pematang Siantar, Kota Balikpapan, Propinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Saat ini terdapat 44 pusat TPID yang tersebar di seluruh provinsi, mereka bertanggung jawab untuk mengendalikan kenaikan harga, khususnya harga pangan di daerah-daerah.

Pertanyaannya adalah apakah TPID bisa menjadi salah satu solusi dari model ketahanan pangan yang saat ini tengah digalakkan di daerah pada era reformasi ini. Pertanyaan ini penting mengingat pada era reformasi ini, Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak lagi mempunyai kewenangan luas dalam mengendalikan ketersediaan pangan seperti pada masa Orde Baru lalu. Saat ini Bulog telah berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) dan hanya mendapatkan tugas yang sangat terbatas yakni mengendalikan harga dan ketersediaan beras. Bulog juga tidak bisa melakukan operasi pasar langsung seperti era dulu, melainkan atas permintaan Kepala Daerah setempat.  Praktis pengendalian harga bahan kebutuhan pokok selain beras, saat ini benar-benar dikendalikan oleh pasar. Situasi ini memerlukan sebuah lembaga yang bertugas mengendalikan harga yang melibatkan seluruh stakeholders, inilah menjadi alasan lahirnya TPID. Jika memang TPID punya peluang menjadi salah satu model ketahanan pangan daerah, faktor-faktor apakah yang terpenting dalam mengembangkan TPID ini? Beberapa faktor yang penting untuk diperhatikan adalah penawaran, permintaan dan distribusi pangan, serta yang tidak kalah pentingya adalah masalah manajemen dan tata kelola (governance) ketahanan pangan itu sendiri. Berdasarkan wacana itulah, maka tim peneliti hibah unggulan dari PIPW LPPM UNS akan mengadakan FGD tentang TPID dan Ketahanan Pangan ini.

Focused Group Discussion (FGD) ini bertujuan untuk menggali masukan stakeholder terkait model sistem peringatan dini dari sudut pandangan pemangku kepentingan yang berdasarkan model TPID melalui pemetaan tiap kab/kota. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 25 orang stakeholder ketahanan pangan dari Subosuka Wonosraten diantaranya adalah: Bappeda Kab Boyolali, Bappeda Kab Klaten; Bappeda Kab Sragen; Disperindag Kota Surakarta; Dinas pasar kota Surakarta; Ketua TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Kota Surakarta; Dinas Perhubungan; BPS; BULOG,  Bank Indonesia dan lain-lain.