Posts tagged: lppm

SEMINAR “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”

I. Latar Belakang

Indonesia masih menghadapi tantangan dalam dalam mencapai pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan dan disparitas yang masih tinggi. Kondisi kesejahteraan rakyat di banyak lokasi belum sesuai dengan cita-cita nasional sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945.

Salah satu strategi yang dipandang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah pemberdayaan masyarakat. Upaya ini akan mendorong kemandirian, sehingga masyarakat tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, namun juga berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan nasional. Namun, pemberdayaan hanya dapat berlangsung dengan optimal melalui partisipasi seluruh elemen bangsa yang mencakup pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya

II. Tujuan

Seminar ini bertujuan untuk mendiskusikan berbagai hal yang terkait dengan strategi pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan segenap stakeholder pembangunan.

III. Waktu dan Tempat

Seminar dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal              : Sabtu, 15 Juni 2013

Waktu                            : 13.30 WIB – 16.30 WIB

Tempat                         : Ruang Sidang I, Gedung LPPM - Universitas Sebelas Maret (UNS)

Jl. Ir Sutami 36 A Surakarta

IV. Penyelenggara

Seminar diselenggarakan atas kerjasama Pusat Informasi Pembangunan Wilayah (PIPW) LPPM UNS bekerjasama dengan Komunitas Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Ekonomi UPN “Veteran” Yogyakarta.

V. Nara Sumber

Nara sumber seminar terdiri dari akademisi dan praktisi CSR - pimpinan perusahaan swasta: Bapak Toto Mudarwanto (anggota Tim Penilai Akhir (TPA) - Sekretariat Negara RI Jakarta) sebagai Keynote Speaker, Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat (Guru Besar FEB-UGM Yogyakarta), Prof. Dr. Totok Mardikanto (Guru Besar Fak. Pertanian – UNS Surakarta), Bapak Made Dana Tangkas (Direktur Toyota Manufacturing, Jakarta), dan Ir. Winny Astuti, MSc, PhD (PIPW-LPPM UNS).

VI. Peserta

Peserta seminar direncanakan berjumlah 30 orang yang terdiri dari kalangan akademisi, aparat pemerintah daerah, media massa, dan lain-lain.

Laporan Kegiatan Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW)

  1. Pusat studi Pusat Informasi Pembangunan Wilayah (PIPW)LPPM UNS dipercaya pemerintah Kota Magelang sebagai narasumber Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2014 yang diselenggarakan pada tanggal 7 pebruari 2013.  PIPW diwakili oleh Rutiana Dwi Wahyuningsih, yang menyampaikan prinsip-prinsip forum konsultasi publik rancangan awal RKPD sebagai bagian dari sinergitas pendekattan tehnokratis – Top down dengan pendekatan bottom up-partisipatif.  Forum ini dihadiri oleh seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unsur organisasi masyarakat sipil, serta Dewan perwakilan Rakyat Daerah.
  2. Musyawarah Pembangunan Kota (Musrenbangkot)  RKPD 2014 . Pada tanggal 22 Maret 2013, PIPW LPPM UNS diminta sebagai narasumber pada Musrenbang kota Magelang untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2014.  PIPW diwakili oleh Rutiana Dwi Wahyuningsih, menyampaikan keterkaitan tahapan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan prioritas dan fokus sasaran pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2014.  Acara Musrenbang Kota ini dihadiri oleh seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD  Kota Magelang, perwakilan delegasi masyarakat serta perwakilan organisasi masyarakat sipil kota Magelang.

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN SEBAGAI ELEMEN DASAR BAGI COMMUNITY-BASED HOUSING DEVELOPMENT (CBHD)

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN SEBAGAI ELEMEN DASAR BAGI COMMUNITY-BASED HOUSING DEVELOPMENT (CBHD)

Studi Kasus Kelurahan Tipes Kota Surakarta Indonesia

Winny Astuti
Email: winnyast@yahoo.com
Ana Hardiana

Email: anahardiana@yahoo.co.id

Dyah Widi Astuti
Emai: Dyahwidi@yahoo.com

ABSTRACT

Community-based Housing Development (CBHD) is a one of the housing delivery systems in Indonesia based on strengthening Community institution and organization based through community-empowerment. Slum is a contiguous settlement where the inhabitants are characterized as having inadequate housing and basic services as well as low quality of environment. As an urban phenomenon, slums become determinant of urban poverty. The difficulties of slum’s community in escaping from poverty are mostly caused by limitation of community organization in giving access for community inclusion, security and empowerment. Therefore, the CBHD becomes an instrument for empowering communities to act for themselves, through Community-based Organization. Model of community empowerment for urban slum’s settlement (Model of PMPKB) becomes instrument for escaping slum’s community from poverty by  developing tools to plan and integrate with rolling plan of the city for solving the problems of environment. The aims of the research are firstly to review the implementation of Model PMPKB in Kelurahan Tipes Kota Surakarta; secondly to explore teori and concept of CBHD related to development of community capacity and finally to analyze the results of community need assessment integrated to indicator of poverty alleviation and environmental quality improvement. The research found that Model of PMPKB as a part of CBHD has contributed to alleviation of poverty by firstly, in the short term icreasing participation of slums community in planning of their neighborhood, through understanding of their problems, potencies and opportunities ,while in the  long-term is improving environmental quality of urban slum area.

Kata kunci : pemberdayaan masyarakat, perumahan, kemiskinan, Surakarta

MICROPLANNING IN THE NEIGHBORHOOD UPGRADING PROGRAM as a Creative Connectivity of Community And Their Poor Rural Settlement for Planning Sustainability

[1]

Winny ASTUTI, Ph.D

Center for Information and Regional Development LPPM University of Sebelas Maret

Study Program of Urban and Regional Planning University of Sebelas Maret

Surakarta, Central Java, Indonesia

Email : winnyast@yahoo.com

ABSTRACT

Microplanning is a process which seek to build linkage between local and central need (or between local program and National Policy) and so to reach consencus among participants on priorities. This method are usually used in a small -scale community- based upgrading programmes.   Microplanning has been a tool for including and participating the poor people in the settlements development, where enables programmes for neighborhood upgrading to be prepared locally and collaboratively, since the planning process. Therefore this will be a tool for sustainable rural settlements development, which generates transformation of attitute, encourages self community management and enterpreunership. The research aims to identify the stages of community in conducting microplanning method in PLPBK-Povery Alleviation Program and to analyse the spatial patterns of relation between community and space. This research used the method of Participatory Action research (PAR) where the researcher involved in the process as a Planning Assistant Expert. The Results of  PLPBK-ND document have shown that there are a strong connectivity between community organization involved in the Program as well as connectivity between space and social life and activity of community

Key words : neighborhood upgrading; microplanning; settlements; connectivity; Poverty Alleviation


[1] Paper presented in The International Conference Arte Polis 4, IT , 6-8 Juli 2012

“SISTEM PERINGATAN DINI KETAHANAN PANGAN DAERAH: PENATALAKSANAAN DAN PELIBATAN SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN”

FGD  DALAM RANGKA PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

“SISTEM PERINGATAN DINI KETAHANAN PANGAN DAERAH: PENATALAKSANAAN DAN PELIBATAN SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN”

Lukman Hakim, SE, M.Si, PhD; Mulyanto. Drs, ME; Yosafat Trinugroho, S.Sos, M.Si

Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) LPPM UNS 2012

Dalam rangka penggalian data untuk Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi atas nama Lukman Hakim, SE, M.Si, Ph.D dkk dengan judul “SISTEM PERINGATAN DINI KETAHANAN PANGAN DAERAH: PENATALAKSANAAN DAN PELIBATAN SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN”, maka Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) LPPM UNS mengadakan Focused Group Discussion (FGD) pada:

Hari              :  Selasa, 17 Juli 2012

Waktu          :  08.30 sd 13.00

Tempat       :  Ruang Sidang I Fakultas Ekonomi UNS

Focused Group Discussion (FGD dilatarbelakangi oleh keadaan bahwa pada 2012, Kota Solo mendapatkan penghargaan dari Pemerintah sebagai kota dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik bersama dengan Kota Pematang Siantar, Kota Balikpapan, Propinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Saat ini terdapat 44 pusat TPID yang tersebar di seluruh provinsi, mereka bertanggung jawab untuk mengendalikan kenaikan harga, khususnya harga pangan di daerah-daerah.

Pertanyaannya adalah apakah TPID bisa menjadi salah satu solusi dari model ketahanan pangan yang saat ini tengah digalakkan di daerah pada era reformasi ini. Pertanyaan ini penting mengingat pada era reformasi ini, Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak lagi mempunyai kewenangan luas dalam mengendalikan ketersediaan pangan seperti pada masa Orde Baru lalu. Saat ini Bulog telah berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) dan hanya mendapatkan tugas yang sangat terbatas yakni mengendalikan harga dan ketersediaan beras. Bulog juga tidak bisa melakukan operasi pasar langsung seperti era dulu, melainkan atas permintaan Kepala Daerah setempat.  Praktis pengendalian harga bahan kebutuhan pokok selain beras, saat ini benar-benar dikendalikan oleh pasar. Situasi ini memerlukan sebuah lembaga yang bertugas mengendalikan harga yang melibatkan seluruh stakeholders, inilah menjadi alasan lahirnya TPID. Jika memang TPID punya peluang menjadi salah satu model ketahanan pangan daerah, faktor-faktor apakah yang terpenting dalam mengembangkan TPID ini? Beberapa faktor yang penting untuk diperhatikan adalah penawaran, permintaan dan distribusi pangan, serta yang tidak kalah pentingya adalah masalah manajemen dan tata kelola (governance) ketahanan pangan itu sendiri. Berdasarkan wacana itulah, maka tim peneliti hibah unggulan dari PIPW LPPM UNS akan mengadakan FGD tentang TPID dan Ketahanan Pangan ini.

Focused Group Discussion (FGD) ini bertujuan untuk menggali masukan stakeholder terkait model sistem peringatan dini dari sudut pandangan pemangku kepentingan yang berdasarkan model TPID melalui pemetaan tiap kab/kota. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 25 orang stakeholder ketahanan pangan dari Subosuka Wonosraten diantaranya adalah: Bappeda Kab Boyolali, Bappeda Kab Klaten; Bappeda Kab Sragen; Disperindag Kota Surakarta; Dinas pasar kota Surakarta; Ketua TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Kota Surakarta; Dinas Perhubungan; BPS; BULOG,  Bank Indonesia dan lain-lain.

Dampak Hotel di Eks Saripetojo

dimuat di Solopos, Rabu, 25/4/2012

oleh: Winny Astuti

Dosen di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret

Peneliti Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) LPPM UNS

Beberapa hari terakhir warga Solo menerima sajian berita rencana pembangunan hotel berbintang empat di area bekas Pabrik Es Saripetojo di kawasan Purwosari, Laweyan, Solo. Kasus Saripetojo mulai bergulir pada Juli 2011 ketika secara tiba-tiba terjadi pembongkaran bangunan bekas pabrik es tersebut dan masyarakat serta budayawan terhenyak ketika menyadari bahwa akan ada bangunan masa lalu yang hilang. Hal ini dilanjutkan dengan perdebatan tentang apakah Saripetojo tersebut bangunan cagar budaya (BCB) atau bukan yang tidak ada ujungnya karena mengacu pada sumber hukum/sumber teori yang berbeda. Warga masyarakat sekitar menginginkan bangunan dengan fungsi yang mempunyai nilai-nilai edukasi ke masyarakat seperti wisata edukasi. Kontroversi berkepanjanganterjadi ketika DPRD Kota Solo dan Komunitas Peduli Cagar Budaya Nusantara (KPCBN) Solo ikut berbicara masalah ini. Setiap aktivitas baru yang muncul di ruang kota selalu berpengaruh terhadap perubahan karakter ruang baik secara fisik/spasial, ekonomi maupun sosial, apalagi untuk fungsi-fungsi yang berskala besar karena mempunyai bangkitan yang besar. Beberapa catatan di bawah ini sekadar memberi wacana terhadap kemungkinan dampak penataan ruang yang akan terjadi dengan dibangunnya hotel di area bekas Pabrik Es Saripetojo.

Pertama, potensi hilangnya nilai-nilai heritage suatu kota. Pabrik Es Saripetojo dibangun pada 1800-an. Nilai heritage suatu kawasan tidak hanya dilihat dari bangunannya saja tetapi seluruh komponen yang ada di suatu kawasan yang kemudian menciptakan citra suatu kawasan. Menurut Linch (1960) dalam The Image of The City bahwa the image is the product both the imediate sensation and of the memory of past experience — memori dari pengalaman masa lalu menjadi kenangan yang sangat berharga yang diekspresikan melalui komponen-koponen pembentuk kawasan heritage baik yang tangible (tersentuh) berupa artefak dan bangunan maupun yang intangible (tidak tersentuh) berupa aktivitas-aktivitas budaya masyarakat, bahasa dan lainnya.

Memori seseorang tentang suatu tempat inilah yang sulit terjaga ketiga suatu kawasan berubah fungsinya secara drastis. Salah satu contoh, Benteng Vredeburg di Jogja sampai saat ini terjaga identitasnya ketika bangunan tersebut berubah fungsi menjadi museum dan community center sehingga memberi ruang kepada masyarakat luas untuk menggunakannya. Hotel yang akan dibangun di bekas Pabrik Es Saripetojo harus mampu menghadirkan kembali memori cagar budaya Saripetojo. Ini merupakan tantangan yang sangat berat bagi desain arsitekturnya yang notabene telah berganti fungsi yang sangat berbeda budayanya untuk tidak sekadar menghadirkan ruang memorabilia yang hanya bersifat eklektisme (peniruan tempelan) semata tetapi kehilangan rohnya.

Kedua, kesenjangan wilayah Solo utara dan selatan makin lebar. Salah satu problem penataan ruang Kota Solo yang tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Solo 2010-2030 adalah disparitas kawasan Solo utara dan Solo selatan. Wilayah Solo selatan dengan kelengkapan sarana-prasarana dan fasilitas kota menjadi area yang sangat diminati investor, sehingga bermunculan fungsi-fungsi komersial kota seperti mal, hotel, ditambah beberapa fungsi komersial lainnya seperti perkantoran dan jasa. Sementara wilayah utara (sekitar Mojosongo) menjadi wilayah yang semakin tertinggal karena kurang didukung sarana-prasarana kota dan aksesibilitas yang memadai. Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Walikota Solo Joko Widodo dengan menjadikannya arah lokasi permukiman baru hasil dari relokasi warga penghuni bantaran sungai seakan-akan menjadi upaya yang sangat berat dibandingkan melawan perkembangan Solo bagian Selatan yang sangat progresif dan agresif. Diperlukan upaya dan kehendak politik yang sangat besar dari Pemkot Solo untuk mengurangi disparitas kawasan Solo utara dan Solo selatan.

Ketiga, meningkatnya beban transportasi dan kemacetan lalu lintas di kawasan sekitarnya. Salah satu aspek yang berpengaruh besar dengan dibangunnya hotel di bekas Pabrik Es Saripetojo adalah masalah transportasi. Kawasan di sekitar bangunan bekas Pabrik Es Saripetojo merupakan kawasan yang sangat padat. Pada radius yang sangat dekat terdapat mal dan hotel besar. Lokasinya juga bersebelahan dengan rel kereta api dan Stasiun KA Purwosari yang saat ini sangat macet terutama menjelang dan setelah kereta api lewat.

Keberadaan hotel di bekas Pabrik Es Saripetojo yang direncanakan berbintang empat dengan convention room berkapasitas 3.000 orang serta dilengkapi bioskop dan (kemungkinan) mal akan membangkitkan perjalanan yang sangat besar sehingga sangat berpotensi menambah kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut.

Pada saat berakhirnya car free day pada Minggu pukul 09.00 WIB, situasinya diperkirakan akan sangat kacau. Perlu pembatasan volume dan jenis aktivitas yang akan direncanakan pada bangunan di bekas pabrik es tersebut. Di samping itu, pengaturan total sistem transportasi kota perlu dilakukan seperti pembangunan underpass atau fly over di kawasan tersebut.

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) di kawasan tersebut perlu segera disusun untuk memberi landasan perizinan bagi pembangunan hotel. Perlu pula peraturan tentang keharusan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan dan penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sebagai syarat mutlak diterbitkannya perizinan bagi aktivitasaktivitas yang mempunyai dampak besar terhadap lingkungan, yang disusun sesuai kaidah-kaidah akademis dan normatif bebas dari kepentingan serta menjadi acuan dalam implementasinya.

Keempat, terancam hilangnya kegiatan ekonomi rakyat di sekitarnya. Di negara-negara maju seperti Australia diterapkan suatu peraturan kota bahwa zona/kawasan perdagangan tidak bisa dibangun berdekatan dengan zona perdagangan yang lain. Ada batas minimum radius tertentu sehingga diizinkan untuk membangun kawasan perdagangan yang baru.

Jarak dan radius yang terlalu dekat antarpusat perdagangan berpotensi menghilangkan ekonomi ritel di sekitarnya. Di kawasan Purwosari terdapat pasar tradisional Pasar Purwosari, Pasar Karangasem dan perdagangan ritel di sepanjang Jl Slamet Riyadi. Pasar Purwosari dan pertokoan ritel di sekitarnya saat ini terancam keberadaannya dengan hadirnya mal dan hotel di sekitarnya. Pembangunan hotel di bekas Pabrik Es Saripetojo ketika di dalamnya juga berpotensi difasilitasi dengan fasilitas perdagangan akan semakin mengancam keberadaan ekonomi rakyat di sekitarnya seperti Pasar Buah dan Pasar Purwosari.

Visi Kota Solo yang tercantum dalam dokumen RPJMD 2010-2015 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kota dilandasi spirit Solo sebagai kota budaya. Tiga fokus arah pengembangan Kota Solo lima tahun mendatang menyatakan bahwa pengembangan ekonomi kerakyatan: sektor riil, UMKM, pasar tradisional dalam rangka peningkatan kapasitas keuangan daerah; pengembangan budi pekerti, tata krama dan tata nilai budaya jawa; dan penataan kota berbasis karakter budaya Jawa. Ini menjadi tantangan seluruh pemangku kepemntingan Kota Solo untuk menjaga dan mewujudkannya.

Kita yakin bahwa seluruh stakeholders Kota Solo berhaap besar terhadap pemanfaatan lahan bekas Pabrik Es Saripetojo sehingga benar-benar bisa menambah vitalitas kota. Kita semua berharap fungsi dan kegiatan baru apa pun yang muncul di kawasan tersebut benar-benar bisa membawa Kota Solo kepada penataan ruang kota yang menjadi cita-cita bersama; mempertimbangkan dampak-dampak penataan ruang yang akan terjadi yang berpengaruh besar terhadap kehidupan dan penghidupan warga kota baik secara fisik/lingkungan; sosial maupun budaya. Ini tantangan kita bersama.

HASIL EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA DIPA BLU UNS T.A. 2012

judul nama bid_kajian
SKIM: HIBAH BERSAING

MODEL ZONASI KETAHANAN DAN KEAMANAN PANGAN

DENGAN PENDEKATAN PARTISIPATIF DI WILAYAH

SOLORAYA

ANA HARDIANA Ketahanan dan keamanan pangan
Strategi Pemberdayaan PKL Secara Partisipatif Dalam

Mendorong Ekonomi Kerakyatan Berkelanjutan di Kota

Surakarta

MURTANTI JANI

RAHAYU

Pengentasan kemiskinan
Rencana Tindak Adaptasi Sektor Pertanian Menghadapi

Dampak Perubahan Iklim

RR. RATRI

WERDININGTYAS

Perubahan iklim dan keragaman hayati
Tingkat Partisipasi Komunitas dalam Proses Pengadaan

Sarana Permukiman pada Program Sanimas di Kelurahan

Kadipiro, Kota Surakarta

UMMUL

MUSTAQIMAH

Otonomi daerah dan

desentralisasi

SKIM: IPTEKS BAGI MASYARAKAT (IBM)
Penyusunan dan Tutorial Sistem Informasi Geografis

Kelurahan Menuju Data Kelurahan Terintegrasi

ISTI ANDINI Teknologi informasi dan

komunikasi

RENCANA KEGIATAN P2M PIPW LPPM UNS 2012

No Judul Pengaju dan anggota TEMA NAMA SKEM
1 Rencana Adaptasi petani Menghadapi dampak perubahan Iklim Ratri Werdiningtyas, ST, MT (ketua)Murtanti, ST, MTDr. Joko Sutrisno Perubahan Iklim Hibah Bersaing (online)
2 Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) ketahanan pangan Lukman Hakim, SE, Msi, PhD dkk Ketahanan Pangan Hibah Unggulan UNS
3 Karakteristik HBCD dan kontribusinya thd pengentasan kemiskinan- kota surakarta Ir. Winny Astuti, M.Sc, ph.D (mandiri) Pengentasan Kemiskinan Hibak Kompetensi DIKTI
4 IbM Kelompok Usaha Pengrajin Batu-bataPada Kawasan Permukiman Industri KecilDesa Menuran Kabupaten Sukoharjo Ir. Winny Astuti, M.Sc, ph.D (PIPW).R. Kunto Adi, SP.MP (BDS) Penegntasan kemiskinan Iptek bagi Masyarakat DIKTI
5 Review master plan pengembangan kampus, dan pengembangan arboritm di kampus UNS, kolaborasi PIPW ,PPLH dan P3B2, biro perencanaan dan PR3 Ir. Winny Astuti, M.Sc, ph.DProf PurwantoProf Sulandjari

Prof okid

Ir Hari Yuliarto, Mt

Murtanti, ST, MT

Sumani, MP

Drs Pranoto

Ir Pardono

Mona S

Perubahan Iklim INTERNAL
6 Perilaku Masyarakat Permukiman Rawan Banjir dalam Menghadapi Bencana sebagai respon terhadap Perubahan Iklim Ana Hardiana,Winny Astuti,Fauzan Ali Iksan,

Kahar Sunoko,

Ramalis Sobandi

Perubahan Iklim Penelitian unggulan UNS
7 Tenaga Ahli Penyelenggaraan Diklat Kepegawaian Pada Badiklat Jawa Tengah - Semarang Pembina :Dr. Lilin Budiati (Badiklat Jawa Tengah)Tenaga  Ahli :

a.       Ir. Winny Astuti, MSc, Ph.D (PIPW)

b.      b.Dr. Sutopo Patriajati (FKM UNDIP)

c.       c.Septo P Arso, M.Kes (FKM UNDIP)

d.      d. Rutiana, S.Sos, M.Si (PIPW LPPM UNS)

e.    e. Drs. Mulyanto, ME, PIPW LPPM UNS)

f.        f. Lukman Hakim, SE, Msi (PIPW LPPM UNS)

g.       g. Murtanti, ST, MT , PIPW LPPM UNS)

Good governance otonomi daerah BADIKLAT JATENG
8 IbM pemanfaatan sistem informasi geografi di Kelurahan MurtantiFauzan

andini

Otonomi daerah dan desentralisasi IBM UNS online
9 Strategi pengembangan hutan kota MurtantiSoedwiwahyono

Hari

Kahar

Perubahan iklim Hibah Bersaing UNS online
10 Model Zonasi Ketahanan Pangan Ana hardianaMalik Cahyadin Ketahanan pangan Hibah Barsaing UNS online
11 Integrasi Rencana Pembangunan pada Sistem Kota SoedwiwahjonoIsti Andini

mulyanto

Otonomi Daerah Hibah Bersaing UNS online
12 Kapasitas komunitas sebagai alat tawar komunitas dalam perencanaan pembangunan Ummul M

Isti Andini

Kahar Sunoko

Otonomi Daerah Hibah Bersaing UNS online

PENGALAMAN KEGIATAN TAHUN 2011

a.      Pendampingan Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Wonogiri. (kerjasama dengan  Bappeda Kab Wonogiri)

b.      Bintek Renstra SKPD Kabupaten Wonogiri

c.      Sebagai Tenaga Ahli Pendamping Perencanaan pada Program Perencanaan Lingkungan Permukiman Berbasis komunitas - Neighborhood Development (PLPBK-ND) Desa Menuran Kabupaten Sukoharjo

d. Presentasi paper pada International Conference of CIB W 110 Informal Settlements and Affordable and Affordable Housing, Jogjakarta

e.      Penelitian Evaluasi Master Plan UNS menuju Pengembangan Green Campus. (kerjasama antara PIPW, PPLH dan Pusat Penelitian Bioteknologi dan Biodiversity)

f.        Diskusi Rutin PIPW LPPM (pada tanggal 22 juni 2011): Diskusi Regional “Pembangunan Desa dan Indikator Penentunya” (Kasus di SUBOSUKA WONOSRATEN Provinsi Jawa Tengah)

g.      Menjadi Nara Sumber pada Workshop Peningkatan Peran Pengawasan Dewan

h.      Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Teknis dan Analisis Kualitas Konstruksi Bangunan , DPRD Kabupaten Sragen

i.         Menjadi tim Ahli pada pendataan Perumahan dan Permukiman Kota Surakarta. (kerjasama dengan Bappeda Kota Surakarta)

j.         Penerbitan Jurnal Region

k.       Penelitian Eksplorasi Model Sanitasi Komunal bagi Masyarakat Miskin Perkotaan. Studi kasus: Kota Surakarta.

l.         Pengabdian kepada Masyarakat: Pembaharuan Sistem Informasi Kelurahan dengan Sistem Informasi Geografi menuju Data Kelurahan yang Akurat dan Efisien.

m.    Penerimaan Paper pada International Conference Informal Settlements and Affordable Housing” session, in the International Conference: Architecture in the Fourth Dimension, Boston, AS.

PANDUAN BAGI PENULIS JURNAL “REGION”


Naskah:

Naskah belum pernah dikirim ke, atau diterbitkan oleh media lain. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris baku, diketik dengan jarak baris 1½, menggunakan huruf Times New Roman 12, sepanjang 8-12 halaman A4 (termasuk kelengkapannya). Guna mempercepat proses dan meniadakan kesalahan, naskah dikirim rangkap 3 (tiga) disertai rekaman ketikan program olah kata versi sederhana dalam bentuk CD. Naskah beserta kelengkapannya dipersiapkan untuk dicetak hitam-putih. Naskah yang dikirim ke redaksi menjadi hak penerbit.

Materi dan Struktur:

Naskah penelitian ditulis dengan sistematika: judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Bila perlu bisa diikuti ucapan terima kasih dan apendiks. Sistematika naskah konsepsual dan lainnya: judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, inti tulisan, penutup, daftar pustaka.

Abstrak:

Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia sebanyak lebih kurang 200 kata, diikuti sekitar 2-5 kata kunci.

Rujukan dan Kepustakaan:

Penulisan rujukan dalam naskah menggunakan model Harvard (nama, tahun, halaman [untuk sumber buku]). Penulisan Daftar Pustaka di akhir naskah mengikuti kaidah umum dan disusun urut abjad nama. Berikut contoh penulisan daftar pustaka dari berbagai sumber:

Berry, J.W., Y.H. Poortinga, M.H. Segall, & P.R. Dasen. 1996. Cross Cultural Psycology. Cambridge University Press, Melbourne.

Dewanto, Wahyu. 1996. “Space and Myth in Surakarta Kasunanan Palace, Indonesia”. Makalah pada International Conference on Traditions and Modernity: Contemporary Architecture in Southeast Asia and Beyond, 6-11 Desember 1996, Universitas Mercu Buana, Jakarta.

Djoko Kuntjoro. 2001. “Studi Alternatif Penerapan Metode Kualitatif dalam Bidang Arsitektur”, Gema Teknik, Vol.1/Tahun IV Januari 2001, Fakultas Teknik UNS, Surakarta, pp. 19-22.

Katz, Joseph M. 1977.”Religious Beliefs and Traditions – International Business Ethics: Indonesia”. http://www.pitt.edu/~ethics/countries/Indonesia/culture.html, diakses 5/11/00.

McGee, Terrance G. 1978. ”An Inovation to the ’Ball’: Dressing Formal or Informal?”, dalam P.J. Rimmer, D.W. Drakakis-Smith,& T.G. McGee (eds.), Food, Shelter and Transport in Southeast Asia and the Pacific, pp.3-27.The Australian National University, Canberra.

Kelengkapan Naskah:

Pencantuman tabel, gambar, rumus, dan apendiks harus selektif, dipilih yang penting, relevan, mendukung isi naskah, dan tidak berlebihan. Kesemuanya disajikan dengan penomoran dan judul, serta harus disebut dalam naskah. Hindari pencantuman data mentah dalam tabel atau gambar, lebih diharapkan data hasil olahan. Penyajian tabel cukup menggunakan gaya klasik. Tabel dan gambar berukuran lebar tidak lebih dari lebar kolom (8¼ cm), atau maksimal lebar teks pada halaman (17 cm). Agar layak direproduksi, grafik dicetak warna hitam dengan kontras yang cukup, berkualitas printer jet, laser, atau fotokopi. Foto harap dicetak pada kertas mengkilap. Catatan kaki dipergunakan hanya bila sangat perlu, dan harus pendek.

Penulis:

Penulis disyaratkan mencantumkan alamat kontak atau lembaga afiliasiuntuk memudahkan pembaca mengadakan kontak langsung.