Isu infrastruktur, khususnya mengenai konektivitas wilayah yang menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Blora hingga saat ini masih terus diperbincangkan. Selain isu infrastruktur ini, pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi kerakyatan berupa UMKM juga menjadi salah satu isu yang sedang diperbincangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dalam rangka menyelesaikan isu-isu tersebut, mulai dilakukan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Blora untuk tahun 2024. Perencanaan pembangunan ini membutuhkan pendampingan dari akademisi sebagai tenaga ahli.
Oleh karena itu, pada hari Jumat, 5 Januari 2024 pihak Bappeda Kabupaten Blora melakukan penandatanganan kerja sama kontrak swakelola dengan LPPM UNS untuk melaksanakan swakelola penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2024. LPPM UNS menunjuk tenaga ahli dari pusat studi PIPW untuk melakukan kegiatan ini dengan kontribusi keahlian di bidang pembangunan daerah. Pendampingan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2024 ini telah melalui tahap musrenbang yang kemudian akan dimasukkan dalam program legislasi daerah 2023.
