
Pada hari Rabu, 6 Agustus 2025 Pusat Informasi Pembangunan Wilayah (PIPW) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) berjudul “Penguatan Kemitraan Strategis PIPW dan Pemerintah Daerah” yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah wilayah Subosukawonosraten.
Kegiatan ini didanai oleh RKAT UNS tahun anggaran 2025 melalui skema Penelitian Perkuatan Institusi (PPI-UNS) dengan Nomor Perjanjian Penugasan Penelitian : 369/UN27.22/PT.01.03/2025 bertempat di Ruang Sriwedari, Kusuma Sahid Prince Hotel, Surakarta. FGD ini bertujuan untuk membangun komunikasi strategis antara PIPW LPPM UNS dan pemerintah daerah guna memahami isu aktual yang dihadapi di wilayah Subosukawonosraten serta memetakan kebutuhan layanan yang relevan.


Acara dibuka dengan sambutan oleh Ketua PIPW LPPM UNS, Ir. Candraningratri Ekaputri Widodo, S.T., M.Eng., Ph.D. FGD. Sebagai pengantar, Dr. Lukman Hakim, S.E., M.Si., Ph.D. menyampaikan paparan mengenai peran dan arah strategis PIPW sebagai pusat unggulan nasional dalam kajian dan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs).


Kemudian, Dr. Mulyanto, M.E. menyampaikan materi “Analisis Potensi Daerah untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, yang menekankan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta sinergi antarwilayah dalam memperkuat struktur ekonomi lokal. Materi kedua dibawakan oleh Dr. Rutiana Dwi Wahyunengseh, S.Sos., M.Si., yang menyoroti pentingnya penerapan Evidence-Based Policy dalam pembangunan daerah.


Setelah penyampaian materi terdapat sesi diskusi yang dipandu oleh Dr. Isti Andini, S.T., M.T. Pada sesi ini para peserta dari berbagai instansi daerah menyampaikan sejumlah isu strategis, mulai dari pengentasan kemiskinan ekstrem, potensi sektor pariwisata dan UMKM, hingga tantangan politik dalam keberlanjutan kebijakan berbasis bukti.
Kegiatan ini ditutup dengan sesi makan siang bersama. Melalui FGD ini, PIPW LPPM UNS mempertegas komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah daerah.